EmitenNews.com - Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/1/2026), seperti menjadi ‘panggung’ untuk Ahok. Saat tampil sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi tata kelola minyak, mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, blak-blakan soal pengalamannya jadi pengawas BUMN migas tersebut. Tanpa tedeng aling-aling ia meminta Presiden, dan Menteri BUMN di masanya ikut diperiksa. 

Dalam kesaksiannya Ahok bercerita soal kondisi Pertamina yang berdarah-darah, alasannya mundur dari Pertamina, hingga permintaannya agar presiden, dan menteri BUMN, diperiksa dalam kasus ini.

Awalnya jaksa mempertanyakan keterangan Ahok dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menyebut dua nama, yakni Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid. Keduanya mantan direksi di anak perusahaan Pertamina. Djoko Priyono Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional tahun 2021-2022, sedangkan Mas’ud Khamid Dirut PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tahun 2020-2021. 

Saat Jaksa bertanya apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan keduanya dicopot dari jabatannya. Ahok menyebut keduanya adalah dirut hebat yang dimiliki Pertamina karena mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang. 

Dalam konteks ini, Ahok bahkan menyebut Djoko adalah “orang kilang”. Sebab, pengalamannya sebagai Komut Pertamina, Djoko kerap kali memberitahunya tentang kelemahan kilang. Oleh karena itu, Ahok mengaku menangis usai mendengarkan informasi pencopotan terhadap Djoko. 

Ahok mengaku sempat menghubungi yang bersangkutan. Ia mengatakan Kementerian BUMN keterlaluan mencopot orang yang bukan meritokrasi. Ia bersaksi kedua orang baik, berpengalaman di bidangnya.

“Ini orang terbaik Pak Djoko itu. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” tegasnya.

Pada bagian lain, Ahok juga menyatakan bahwa kondisi Pertamina justru berdarah-darah di bawah kepemimpinannya. Pasalnya, meski Pertamina menguasai pasar migas, pergerakan uang alias cash flow di perusahaan justru tidak terus mendapatkan untung. 

Kerugian yang dialami Pertamina disebabkan pemerintah meminta agar barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Oleh sebab itu, kata dia, Pertamina kerap meminjam dana untuk menutupi kerugian perusahaan."Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju."

Atas kondisi jelek itu, Ahok mengaku sempat melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden. Dia mengusulkan agar sistem subsidi diubah menjadi berbasis individu melalui mekanisme digital lewat aplikasi MyPertamina. Namun, usulan tersebut tidak disetujui Presiden. Padahal, perubahan sistem subsidi itu dinilai dapat membuat Pertamina memperoleh keuntungan sekitar USD6 miliar per tahun. 

"Tidak disetujui. Padahal, saya bilang bisa untung USD6 miliar per tahun, kalau subsidi tidak dalam bentuk barang tapi dengan sistem voucer digital," jelasnya. 

Dalam kesaksiannya juga terungkap bahwa Ahok sempat meminta jabatan Dirut Pertamina kepada Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Pasalnya, ia merasa posisi komisaris utama tidak punya wewenang yang cukup untuk membenahi Pertamina “Sayangnya, 2 tahun terakhir, keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom (Dewan Komisaris) sama sekali, langsung di-bypass oleh Menteri BUMN,” kata urai Politikus PDI Perjuangan itu.

Ahok juga bercerita, pernah emosi karena salah satu direksi Pertamina diganti tanpa sepengetahuannya. Dalam sebuah rapat, dia marah besar karena tidak mendapat informasi soal pemberhentian ini. 

Saat itu, seorang corporate secretary  mengingatkan Ahok bahwa pergantian direksi sepenuhnya sudah berada di tangan Menteri BUMN. Hal ini yang membuat Ahok malah tambah naik pitam. Ahok mengaku, telah berulang kali melaporkan kondisi tersebut kepada Jokowi. 

“Makanya saya terus lapor pada Presiden. Satu tahun, dua tahun tidak ada reaksi, makanya tahun ketiga saya sudah putuskan untuk mundur,” ucap dia. 

Ahok meyakini, jabatan Dirut Pertamina akan membuatnya mampu membenahi Pertamina yang berdarah-darah. “Saya sampaikan pada Pak Presiden, ‘kalau Anda betul-betul mau saya perbaiki Pertamina, kasih saya jabatan Dirut atau enggak sama sekali’,” kata Ahok. 

Dalam kesaksiannya, Ahok mengungkapkan berniat mundur dari Pertamina karena tidak satu pandangan dengan Jokowi. Seharusnya pengunduran dirinya disampaikan pada akhir Desember 2023 usai menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Namun, pengesahan RKAP 2024 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh Menteri BUMN baru dilakukan pada Januari, sehingga ia baru mengundurkan diri setelah pengesahan tersebut.