Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Selatan II itu juga menyoroti proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan dengan nilai ekuitas yang dimiliki entitas berkode ADHI tersebut sebesar Rp177 miliar yang seluruhnya berasal dari rights issue. Menurutnya, karena pekerjaan ini merupakan proyek pemerintah maka seharusnya bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan sebagai sumber pembiayaan lain.

“Kalau ini kan proyek Pak, artinya ini dibayar nih sama pemerintah ada tagihan yang harus dibayar pemerintah harusnya bankable. Bapak bisa lah dari pembiayaan, jangan dari jualan saham untuk membiayai itu. Saya kira ini lebih layak 100% dibiayai oleh bank. Pasti Bapak juga berhitung begitu. Pembayaran yang lama, ada cost of fund yang harus bapak tanggung gitu kan? Saya pengen jelas sehingga apapun yang kami putuskan itu tidak rancu di kemudian hari” tutup Bertu. 


Selain dua proyek di atas, terdapat pula beberapa pekerjaan yang akan melibatkan pembiayaan dari right issue yang diajukan antara lain: Jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, SMAM Karian- serpong (timur), FPLT Kawasan Limbah Medan dan Jalan Tol JORR Elevated ruas Cikunir Ulujami. Pada rapat ini, PT Adhi Karya (Persero) mengajukan rights issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Tahun 2022 sebesar Rp3,8 triliun dengan rincian Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp1,98 triliun dan rights issue porsi publik sebesar Rp1,89 triliun.