EmitenNews.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanfaatkan  rumput laut sebagai penggerak pembangunan nasional maupun global yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini bagian dari komitmen KKP pada pembangunan berbasis ekonomi biru (blue economy).


Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan rumput laut sebagai komoditas yang bisa dikelola untuk menghasilkan beragam manfaat. Selain produk pangan, rumput laut juga bisa dijadikan pupuk, kosmetik, serta bidang farmasi.


Sementara itu Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (24/3/2022), mengungkapkan, rumput laut salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Luas wilayah habitat rumput laut diperkirakan mencapai 1,2 juta hektare atau terbesar di dunia.


Saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Quo Vadis Rumput Laut Indonesia", Artati Widiarti menyebutkan rumput laut telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas prioritas. Penetapan tersebut didasarkan pada perolehan manfaat dan nilai yang bisa diberikan, baik di dalam negeri, maupun luar negeri.


Pemerintah telah mengambil langkah serius dalam pengembangan industri rumput laut nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021.


KKP telah melakukan langkah penguatan industri rumput laut nasional dan diimplementasikan dalam beberapa program, seperti penelitian pengembangan budidaya jenis (spesies dan/atau varietas) baru, pengembangan budidaya, inovasi teknologi pengolahan produk setengah jadi dan produk akhir, serta penguatan pasar produk rumput laut nasional dan global.


Artati Widiarti memastikan, jajarannya juga terus menyempurnakan bioplastik rumput laut yang lebih ramah lingkungan. "Kita dorong penerapan bioplastik ke UMKM. Beberapa waktu lalu, bersama CTC (Coral Triangle Center) kita memberikan alih teknologi pengolahan kemasan dan sedotan rumput laut di Nusa Penida, Bali."


Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator  Perekonomian, Pujo Setio memaparkan capaian Road Map Pengembangan Industri Rumput Laut 2018-2021, dimulai dari penguasaan pasar, nilai ekspor rumput laut kering Indonesia menempati posisi nomor 2 setelah Korea Selatan. Untuk penguasaan pasar ekspor karaginan dan agar-agar menempati posisi nomor 4 dan 6 dunia.


Pujo Setio mengatakan, pendataan rumput laut di 25 provinsi kini menggunakan aplikasi CAPI-ICS (Computer Assisted Personal Interviewing Integrated Collection System) oleh BPS dan sudah terbentuk TSIN (Tropical Seaweed Innovation Network). Ini menghubungkan jejaring kerja pusat/lembaga penelitian dan pengembangan, para peneliti dan pakar rumput laut di Indonesia.


Saat ini telah dilakukan integrasi kawasan budidaya dalam 27 Perda Provinsi RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Kawasan budidaya rumput laut masuk kelompok kawasan pemanfaatan budidaya secara umum.


Dalam forum diskusi ini, para stakeholder rumput laut sepakat untuk melanjutkan Perpres 33/2019 dan menyempurnakan substansi peta panduan (road map) yang ada saat ini sebagai payung sekaligus pedoman dalam menentukan arah pengembangan industri rumput laut nasional ke depan, serta dimiliki bersama oleh seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, industri, peneliti dan perguruan tinggi. ***