Investor pun diharapkan dapat berkolaborasi dalam mengembangkan pariwisata inklusif, dan bisa melibatkan masyarakat dari 3 desa penyangga Parapuar, yakni Desa Golo Bilas, Desa Gorontalo, dan Kelurahan Wae Kelambu.

 

“Di sini juga ada tiga desa penyangga, bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat di desa untuk tidak hanya terlibat dalam kerjanya tapi bisa pemasoknya juga,” kata Wamenparekraf. 

 

Lebih lanjut, Wamenparekraf menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo agar pembangunan di Parapuar tidak ada yang mangkrak. 

 

“Pesannya, saya hanya mengulangi apa yang Pak Presiden katakan bahwa jangan ada yang mangkrak. Saya titip kepada kawan-kawan di sini, kami akan support terus,” kata Wamenparekraf. 

 

Sementara itu, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina, mengatakan bahwa penerbitan sertifikat HPL Zona 1 Parapuar merupakan langkah strategis yang menandakan awal dari inovasi kepariwisataan di Labuan Bajo Flores.

 

“Alhamdulillah pada hari ini bisa disampaikan bahwa sertifikat HPL BPOLBF telah terbit, dan termasuk cepat di antara badan otorita yang lain. Dan tentu semuanya ini tak lepas dan terimakasih kami yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh pihak mulai dari instansi pusat dan daerah, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama proses legalisasi kami ini,” kata Shanna.

 

Turut mendampingi Wamenparekraf Angela, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto; Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu; serta Staf Ahli Bidang Pariwisata Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf/Baparekraf, Frans Teguh. 

 

Turut hadir Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina; Direktur Destinasi BPOLBF, Konstant Mardinandus Nandus; Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik BPOLBF, Agung Firmansyah; Direktur Pemasaran BPOLBF, Raisa Lestari Niloperbowo; dan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.