EmitenNews.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Jumat (5/12) menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Wisma Mandiri II Lantai 21, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan mempererat silaturahmi, membahas rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional 2026, serta memperkuat kemitraan strategis antara Kementerian PKP dan PWI.

Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Umum PWI Akhmad Munir, Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Herbet Timbo Siahaan, serta jajaran pengurus lainnya. Turut hadir Ketua BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Dalam pertemuan ini, PWI menyampaikan bahwa organisasi menghimpun sekitar 35 ribu wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah, sehingga PWI berharap ada kolaborasi dalam penyediaan hunian yang lebih terjangkau bagi insan pers.

Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan rumah subsidi untuk wartawan melalui kerja sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Komdigi pada 6 Mei 2025. Program ini telah dimanfaatkan oleh banyak rekan media di berbagai daerah. Untuk tahun 2025, Kementerian PKP menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi bagi wartawan, dan jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 5.000 unit pada tahun 2026.

“Program ini bukan bentuk imbalan ataupun cara membungkam media. Selama memenuhi kriteria MBR, wartawan dipersilakan mendaftar rumah subsidi sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Menteri PKP.

Ketua BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, turut memberikan pemaparan mengenai skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), termasuk bunga flat lima persen dan uang muka satu persen.

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP juga memaparkan langkah yang sedang dilakukan kementerian untuk mendukung hunian layak di daerah terdampak bencana. Kementerian menurunkan tiga tim ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk meninjau lokasi relokasi dan pembangunan rumah baru yang aman serta dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar.

Menteri PKP menegaskan pentingnya edukasi bagi masyarakat, termasuk wartawan, agar lebih teliti sebelum membeli hunian. Ia menekankan bahwa rumah subsidi harus dibangun terlebih dahulu sebelum dijual untuk melindungi masyarakat dari risiko penipuan.(*)