Presiden Tunjuk Letjen Djaka dan Bimo Wijayanto Perkuat Kemenkeu

Bimo Wijayanto memberikan keterangan pers usai diterima Presiden Prabowo Subianto, Selasa (20/5/2025). Dok. Okezone. Sekretariat Presiden.
EmitenNews.com - Jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengalami perombakan penting. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen. TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani. Lalu, Bimo Wijayanto ditugaskan mengisi posisi Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak.
Sebelumnya, Djaka, dan Bimo dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
"Beliau tegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program pelaksanaan beliau khususnya dari sisi penerimaan negara. Saya diberi mandat nanti sesuai arahan menteri keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka," ujar Bimo Wijayanto usai bertemu Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Bimo Wijayanto dan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama di Istana Negara, Selasa (20/5/2025).
Bimo Wijayanto akan mempercepat, pembenahan, dan penyempurnaan dari sistem pajak Coretax.
Bimo menegaskan dirinya bersama Letjen Djaka akan mengisi posisi di Kementerian Keuangan. Namun ia belum mau membenarkan bahwa dirinya akan mengisi posisi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Hanya saja dalam rapat ia dan Letjen Jaka mendapatkan arahan presiden untuk memperkuat lembaga Ditjen Pajak maupun Ditjen Bea dan Cukai.
"Saya belum bisa memberikan ke publik. Saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara," kata Bimo.
Untuk waktu pelantikan, Mantan Asisten Deputi Kemenko Marves ini juga belum mau membeberkan, karena masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun ia mengaku sudah mendapatkan informasi asesmen. ***
Related News

Kementerian ATR/BPN: Tak Boleh Ada Privatisasi Pulau di Indonesia

Indonesia Tingkatkan Impor LPG Dari AS, Kurangi Asal Timur Tengah

Kasus Importasi Gula Tom Lembong, Hotman Ungkap Hasil Rakortas

Negosiasi Tarif, RI Bakal Impor Energi Rp250 Triliun dari Amerika

Tak Lagi Jabat Dirut Bulog, Novi Helmy Prasetya Kembali ke TNI

Harga Robot Polri Rp3 Miliar Per Unit, Tuai Sorotan Karena Mahal