Rusuh di Pabrik Nikel Morowali, Pemerintah Daerah Diminta Ikut Bertanggung Jawab
:
0
kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Pemerintah daerah bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kepada pers, Senin (16/1/2023), Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, erusuhan yang terjadi di perusahaan dan industri nikel itu, ada tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Utamanya soal pengupahan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan tambang nikel asal Cina tersebut.
"Kami minta Disnaker dan Bupati Morowali Utara bertanggung jawab terhadap kerusuhan itu," kata Said Iqbal.
Said menyebutkan, kelalaian penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di perusahaan tersebut yang menyebabkan dua pekerja tewas harus dievaluasi oleh pihak pemerintah daerah. "Pihak-pihak yang terlibat harus diusut tuntas.”
Selain itu, dalam pandangan Said Iqbal, upah yang terlalu murah di perusahaan tambang raksasa asal China itu juga menjadi persoalan lain, soal lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat. Ia tidak bisa mengerti bagaimana perusahaan raksasa dengan keuntungna gede, massih menggaji rendah pekerjanya.
"Bagaimana perusahaan raksasa, perusahaan nikel terbesar di dunia dari China itu membayar upah hanya Rp3,6 juta. Murah sekali upahnya. Padahal output produksinya triliunan," kata Said.
Menurut Said Iqbal, Indonesia merupakan penghasil nikel nomor satu di dunia, bahkan bos twitter Elon Musk berencana memanfaatkan itu untuk produksi mobil Tesla. "Kalau Tesla di Indonesia, itu nikelnya dari Morowali Utara, masa naik upahnya Rp75 ribu per bulan, memalukan sekali."
Related News
Jemaah Haji RI 2026 Habiskan Rp1,96T Buat Oleh-oleh, Doyan Belanja
Kasus Timah, MA Tolak PK Petinggi Smelter Ini, Vonis Tetap 18 Tahun
Pembangunan MRT Masih Wacana, Gubernur Bali Pilih Transportasi Ini
Edukasi Keuangan Syariah, BSN Terima Duta Siswa 24 Provinsi Indonesia
Dony Oskaria Ingatkan PT Pos: Jangan Sampai Ada Rekayasa Keuangan
KPK Ungkap Pejabat Kemenhut Terima Uang dari Bupati Kuansing, Menhut?





