Sah! Presiden Terbitkan Keppres Pengangkatan 9 Anggota Badan Supervisi OJK

Seperti diketahui, pendirian Badan Supervisi bagi dua otoritas jasa keuangan tersebut merupakan amanat dari UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebelumnya, telah terlebih dahulu dibentuk Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada tahun 2005, yang juga memiliki peran sebagai penghubung Komisi XI DPR RI dengan Bank Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengungkapkan, peran Badan Supervisi bagi otoritas lembaga keuangan tak sekadar perpanjangan tangan namun juga bisa memberi penguatan pada lembaga tersebut. 

“Melihat potensi-potensi sesuai Undang-undang P2SK itu banyak hal yang bisa diperkuat di LPS sehingga kita memerlukan yang namanya Badan Supervisi yang juga menjadi penyambung antara Komisi XI dan LPS,” ujarnya di sela-sela Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) bagi calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (27/11/2023).

Menurut Eriko Sotarduga, LPS sebenarnya bisa lebih aktif dari sekadar menjamin simpanan nasabah atau hanya bereaksi saat timbul masalah. Politisi PDIP ini berharap LPS nantinya merambah ke ranah preventif, sehingga bisa mencegah timbulnya kerugian dari konsumen.

Sebagai perpanjangan tangan Komisi XI DPR RI, Badan Supervisi dapat memberikan laporan kinerja dan rekomendasi kepada Komisi XI DPR RI. Menutup pernyataannya, Eriko mengatakan bahwa Badan Supervisi juga bisa mengakselerasi respon Komisi XI DPR RI terhadap masalah yang terjadi pada mitra bahkan juga bisa mendorong tercapainya good governance dari lembaga tersebut.

Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2023-2028 ini akan mulai bekerja sesuai kapasitasnya masing-masing. Mereka menjadi kepanjangtanganan DPR-RI dalam mengawasi lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan (OJK) dan Lembaga penjamin (LPS) tersebut. ***