Seminar IIPG: Menteri PANRB, Digitalisasi Pelayanan Bukan Soal Teknologi, tapi Politik!
Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diapit Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Irham Dilmy (kiri), dan Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono. dok. EmitenNews. Yosman Mansyur.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Sigit Pramono mengatakan, IIPG terus berkomitmen mendukung praktik governansi berjalan dengan baik. Bukan hanya dalam hal penyelenggaraan namun juga dalam hal output dari penyelenggaraan governansi.
Dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat namun tetap mengedepankan governansi untuk mendorong Indonesia maju, IIPG berfokus melakukan upaya mendukung kinerja tata kelola yang berkelanjutan pada sektor publik, memandang perlu diselenggarakannya Seminar dan Diskusi mengenai “New Public Management, Governansi, dan Inovasi Daerah”.
IIPG yang berfokus mendukung transformasi pemerintahan di sektor publik di Indonesia, memahami pentingnya perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik untuk bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju. IIPG terus berkomitmen mendukung pemerintah pusat maupun daerah untuk mendorong reformasi digital sebagai bentuk pesatnya perkembangan teknologi informasi demi mendukung transformasi ekonomi di setiap daerah.
Seminar ini dimaksudkan sebagai ajang saling bertukar pikiran dan pengalaman untuk menjawab tantangan bersama dalam usaha bertransformasi menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi. Dalam rangka menghadapi perubahan inovasi yang begitu cepat namun tetap mengedepankan governansi untuk mendorong Indonesia maju, IIPG terus melakukan upaya dalam mendukung kinerja tata kelola (governansi) yang berkelanjutan pada sektor publik.
Seminar dengan moderator Managing Director Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Irham Dilmy itu, menghadirkan diskusi dengan sejumlah pembicara. Di antaranya, Diaspora USA and Corporate Advisor Jon Masli, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. ***
Related News
BC Kembangkan Sistem Pengawasan Baru, Ini Kecanggihan Trade AI
Kasus Pemerasan Agen TKA, 8 ASN Kemnaker Didakwa Terima Rp135M
Ada Mesin Scan Kontainer, Purbaya Yakin Barang Ilegal Sulit Masuk RI
Ini Aturan Baru Kapolri, 17 Kementerian yang Bisa Dijabat Polisi
Kasus TPPU Kredit Sritex, Kejagung Sita Hotel Ayaka Suites Jakarta
Hut Ke-37 AEI, Menteri Airlangga Geber Prospek Emiten dan Ekonomi 2026





