EmitenNews.com - Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan (SMV Kemenkeu) berupaya menjawab persoalan riil masyarakat, khususnya di kawasan yang selama ini menghadapi tantangan permukiman kurang layak huni. Salah satu program tersebut dilaksanakan di Kawasan Kumuh Semanggi Segmen Losari-Demangan, Kelurahan Sangkrah, Surakarta.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meninjau langsung pembangunan rumah layak huni di kawasan tersebut pada Kamis (12/02). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya penataan bantaran sungai demi menjamin hak masyarakat atas hunian yang layak dan tertata.

“Pemerintah Kota Surakarta melihat bahwa bantaran sungai perlu ditata dengan baik karena masyarakat ada yang tinggal di situ dan masyarakat yang tinggal di pinggir sungai itu juga memiliki hak kepada kawasan tinggal yang baik dan tertata. Kemudian beberapa badan usaha yang ada di bawah Kementerian Keuangan melihat ini sebagai suatu peluang untuk bisa juga berkontribusi,” ungkap Wamenkeu.

PT Sarana Multigriya Finansial bersama SMV Kemenkeu lainnya, yakni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi Infrastuktur, PT Geo Dipa Energi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Indonesia Infrastruktur Finance, dan PT Karabha Digdaya, hadir melalui joint program TJSL. Melalui program tersebut disalurkan bantuan total sebesar Rp4,48 miliar untuk membangun 56 unit rumah layak huni bagi 56 kepala keluarga daerah kumuh di Kawasan Sangkrah. Pembangunan ini merupakan segmen terakhir dalam penanganan permukiman kumuh di Kawasan Tepi Sungai Bengawan Solo tersebut.

Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) turut hadir melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah Sangkrah melalui pembiayaan usaha Ultra Mikro (UMi). Wamenkeu berpesan agar PIP tetap terus meningkatkan penelusuran dan identifikasi usaha-usaha mikro yang berpotensi memperoleh pembiayaan, serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Koperasi dan Dinas UMKM di setiap daerah. “Ini menjadi kunci agar pembiayaan tepat sasaran dan bisa meningkatkan usaha mikro dan kecil tersebut,”pesan Wamenkeu

Wamenkeu menekankan bahwa kolaborasi antarbadan usaha di bawah Kemenkeu menjadi kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, konsolidasi dan sinergi dalam pelaksanaan TJSL telah menjadi arahan dan visi Kemenkeu dalam beberapa tahun terakhir.

“Ini satu kolaborasi yang baik diantara para badan usaha dan memang ini menjadi arahan dan visi dari Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir bahwa yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh badan usaha milik negara di bawah lingkungan Kemenkeu itu harus terkonsolidasi,” jelas Wamenkeu.

Joint program TJSL di Kawasan Kumuh Sangkrah merupakan wujud nyata dari kolaborasi pentahelix antara SMV Kemenkeu dengan berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Surakarta, akademisi, masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya. Program ini diharapkan menjadi contoh praktik kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dan badan usaha negara dalam meningkatkan kualitas permukiman masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kita sudah lihat tadi, saya sudah melihat sendiri bagaimana penataan kawasan yang dilakukan dan kemudian juga bagaimana para penghuni itu juga mendapatkan manfaat yang positif dari penataan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan dari TJSL yang disampaikan oleh SMV Kemenkeu,” pungkas Wamenkeu.(*)