Temui Ketua DPD, LBM PWNU Jabar Sampaikan Rekomendasi Soal UU DKJ
![Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (enam kiri) menerima delegasi Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat yang menyampaikan tiga rekomendasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). dok. DPD RI. Temui Ketua DPD, LBM PWNU Jabar Sampaikan Rekomendasi Soal UU DKJ](https://emitennews.com/uploads/news/image_1716282964.jpg)
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (enam kiri) menerima delegasi Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat yang menyampaikan tiga rekomendasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). dok. DPD RI.
EmitenNews.com - Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LBM PWNU Jabar menyampaikan tiga rekomendasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang diserahkan langsung kepada LaNyalla untuk ditindaklanjuti.
Aspirasi mereka merupakan rekomendasi hasil kajian mendalam pada acara Bahtsul Masail Kubro III beberapa waktu lalu, yang secara khusus membahas UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang beririsan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat.
"Rekomendasi pertama, mendorong judicial review UU DKJ, khususnya Bab IX Kawasan Aglomerasi pasal 51 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1, 2 dan 3," kata Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU, KH Ahmad Muthohar di kediaman Ketua DPD RI, kawasan Kuningan Setia Budi, Jakarta, Senin (20/5/2024).
Rekomendasi kedua, mendorong lahirnya UU tentang Aglomerasi untuk tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jakarta dan Banten, yang berprinsip pada keadilan dan pemerataan dengan beberapa ketentuan.
Yakni, pertama, keuntungannya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Jawa Barat, Jakarta dan Banten, bukan sebagai ajang memperkaya segelintir konglomerat. Kedua, memprioritaskan potensi SDM lokal dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri.
Ketiga, mengantisipasi dampak negatif secara maksimal pada lingkungan, budaya, agama dan pendidikan dan sosial masyarakat sekitar.
Keempat, mengawal secara optimal distribusi CSR untuk kepentingan masyarakat lokal. Kelima, dalam proses alih fungsi lahan masyarakat menjadi lahan industri, pemerintah harus memakai prinsip ganti rugi proporsional, layak dan adil, kepada pemilik lahan.
"Terakhir, menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional untuk menghindari impor," tutur Kiai Muthohar.
LBM PWNU Jabar mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945
Sedangkan rekomendasi ketiga, Kiai Muthohar menyebut LBM PWNU Jabar mendorong agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 yang menempatkan pengambilan keputusan oleh semua elemen masyarakat tanpa ada yang ditinggalkan. Dengan begitu bakal tercipta produk undang-undang yang berkeadilan.
Ketua DPD RI berterima kasih atas aspirasi terkait UU Daerah Khusus Jakarta itu. LaNyalla juga bersyukur salah rekomendasinya adalah agar bangsa ini kembali kepada UUD 1945 naskah asli.
"Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LBM PWNU Jabar yang memiliki kesadaran sama dengan DPD RI, bahwa bangsa ini memang harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk kemudian kita sempurnakan melalui amandemen dengan teknik adendum," tutur Senator asal Jawa Timur itu.
LaNyalla menegaskan akan meneruskan rekomendasi LBM PWNU Jabar terkait UU DKJ dan pentingnya bangsa ini kembali ke konstitusi asli bangsa Indonesia, kepada pihak-pihak terkait.
“Terkait UU DKJ akan say teruskan aspirasi ini kepada Wakil Presiden dalam posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas pihak pembuat Peraturan Pemerintah dan Ketua DPR RI, sebagai pihak pembentuk UU,” tutur LaNyalla.
LaNyalla menilai amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002, menggeser pemegang kedaulatan rakyat di negara ini. Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat, melalui wakil mereka yang lengkap yang berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai Lembaga Tertinggi Negara.
Setelah diamandemen, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan partai dan presiden terpilih.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus DPD RI, Sefdin Syaifudin. Sementara delegasi dari LBM PWNU dipimpin langsung KH Juhadi Muhammad (Ketua PWNU Jabar), Arif Khasbullah (Wakil Sekretaris PWNU Jabar) dan KH Ahmad Muthohar (Ketua Dewan Penasehat LBM PWNU). Turut hadir Raja LAK Galuh Pakuan RM Evi Silviadi Sanggabuana.
Related News
![Ilustrasi salah satu sudut Daerah Khusus Jakarta. dok. Fisip Unas. Wapres Terpilih Gibran Pimpin Aglomerasi Jakarta, Ini Rincian Tugasnya](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725715761.jpeg)
Wapres Terpilih Gibran Pimpin Aglomerasi Jakarta, Ini Rincian Tugasnya
![International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Kamis (5/9/2024). dok. Antara. ISF 2024, Kadin Ungkap ASEAN Bisa jadi Pemimpin Baru Ekonomi Hijau](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725706042.jpg)
ISF 2024, Kadin Ungkap ASEAN Bisa jadi Pemimpin Baru Ekonomi Hijau
![Ilustrasi program unggulan TNI AD bersama pemerintah daerah dalam memanfaatkan lahan tidur menjadi sawah produktif. dok. TNI AD. Ciptakan Lumbung Pangan Libatkan Mahasiswa, Ini Program Mentan](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725704729.jpeg)
Ciptakan Lumbung Pangan Libatkan Mahasiswa, Ini Program Mentan
![Ilustrasi sosialisasi waspada pinjol ilegal. dok. OJK. Berantas Kegiatan Keuangan Ilegal, OJK Sudah Blokir 10.890 Entitas](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725683118.webp)
Berantas Kegiatan Keuangan Ilegal, OJK Sudah Blokir 10.890 Entitas
![Presiden Joko Widodo menganugerahkan penghargaan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah orang, salah satunya Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana atas jasa terhadap bangsa, dan negara. dok. Ucok. Berjasa Pada Negara, Bunda Eva Terima Satyalancana Wira Karya Presiden](https://emitennews.com/uploads/news/thumb_1725631800.jpg)
Berjasa Pada Negara, Bunda Eva Terima Satyalancana Wira Karya Presiden
![Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuka Indonesia International Sustainability Forum (IISF) Tahun 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (05/09/2024) pagi. Presiden : Pendekatan Ekonomi Tak Selesaikan Masalah Perubahan Iklim](https://emitennews.com/uploads/news/image_1725590034.jpg)
Presiden : Pendekatan Ekonomi Tak Selesaikan Masalah Perubahan Iklim