Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika tahun ini berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika 2025 juga harus jadi perhatian.“Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syarat, kembangkan ekonomi kawasan, dan daerah-daerah NTB. Misalnya, pengembangan produk dan event-event penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa daerah, dan masyarakat,” kata Firmansyah.

Menurutnya, ciri kelembagaan ekonomi belum proper itu ketika tidak jelas siapa lakukan apa. Lebih parah lagi, bila aturan main itu sebenarnya ada, tapi tidak dijalankan. “Pola di atas pasti melahirkan ketidakpastian. Ketidakpastian, berpotensi kegiatan mandeg. Bila belum pasti, belum diikat oleh aturan main jelas, akan jadi masalah di waktu-waktu akhir, ketika masing-masing pihak tidak sepakat,” tegas Firmansyah. (*)