EmitenNews.com - Sebulan menjelang penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih ada persoalan hosting fee harus dibayarkan ke Dorna Sports Rp231 miliar. Pemerintah Daerah NTB didesak agar tidak lepas tangan. Apalagi penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi di dunia adalah pertaruhan kredibilitas negara.

Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dan harus ikut membiayai hosting fee senilai Rp231 miliar untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang. Kalau tidak, ajang balap motor paling bergengsi di dunia, dan berdampak bagi akselerasi perekonomian NTB itu, dipertanyakan keberlanjutannya. 

Pengamat ekonomi juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee mencapai Rp231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan. “Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” tutur Firmansyah.

Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia. “Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu,” imbuh Firmansyah.

Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada, dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.

Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar pinalti dengan nilai ratusan miliar, juga konsekuensi lain, dan paling buruk keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin ada konsekuensi lain menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” urai Firmansyah.

Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Prof Lalu Wiresapta Karyadi menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olahraga. Tetapi MotoGP Mandalika telah menjelma menjadi citra, dan martabat bangsa Indonesia. 

“Mandalika, pulau Lombok, NTB dan Indonesia makin menjadi perhatian dunia  karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi, dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 keniscayaan, harus terlaksana,” tegas Lalu Wiresapta.

Sejak kali pertama digelar pada 2022 lalu, ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, telah membawa dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia dan NTB. Pada 2023, multiplier effect MotoGP secara nasional mencapai Rp4,3 triliun, dan Rp4,5 triliun pada 2022. MotoGP Mandalika 2023, berdampak positif terhadap kinerja ouput bidang pariwisata level nasional 0,019–0,023 persen. Juga terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata level nasional 20.233-24.030 orang.

Khusus Lombok Tengah, NTB yang menjadi lokasi ajang MotoGP yakni Mandalika, pada 2023 mendapat kenaikan aktivitas ekonomi berkenaan pariwisata 13,45 persen, dan berkontribusi terhadap PDRB 7.97 persen. Presiden Joko Widodo dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 lalu di Jakarta menyebut, pengembangan Mandalika menjadi salah satu titik ekonomi baru untuk pariwisata di luar Pulau Jawa.

Selain itu, penyelenggaraan MotoGP juga mampu membangun branding, dan citra baik Indonesia, khususnya NTB sebagai destinasi super prioritas. Dampak penyelenggaraan MotoGP di Mandalika dan pengembangan kawasan ekonomi khusus tersebut, harus terus berlanjut. Sehingga semua pihak, khususnya pemerintah daerah harus memberikan dukungan. 

Saat ini, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), telah memiliki lisensi untuk menyelenggarakan MotoGP hingga 2040. ITDC butuh dukungan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk pembayaran hosting fee penyelenggaraan MotoGP. Hosting fee atau komitmen fee, biaya harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada Dorna Sports selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. 

Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 Euro atau Rp231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN. Di luar hal tersebut, masih ada organizer fee sekitar Rp100 miliar, selalu menjadi tanggung jawab, dan dibayar ITDC. Besaran nilai hosting fee tersebut tentu menjadi beban makin berat bagi ITDC. Oleh karena itu, dukungan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan MotoGP.

Soal itu, Kementerian Dalam Negeri telah bersurat mengenai dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas pada 10 Juni 2024. Dalam surat itu, jelas dinyatakan pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan event dengan menyisihkan sebagian dari APBD. Sayangnya, meski sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri, namun hingga saat ini belum ada upaya Pemerintah Daerah untuk menjalankan instruksi tersebut. 

Oleh karena itu, menurut Lalu Wiresapta, Pemerintah Daerah NTB sebagai tuan rumah seyogyanya harus tampil, dan memberi kontribusi tidak hanya sekadar hosting fee. Apalagi jika mengingat dampak sosiopsikologis selain multiplier effect ekonomi seperti selama ini.

Menurut Firmansyah, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar. “Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah (PAD) atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan Pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil,” ujar Firmansyah.