Tertibkan Tambang Ilegal, Bahlil akan Pimpin Satgas ke Papua Barat
:
0
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. dok. Metro TV.
EmitenNews.com - Pemerintah terus melakukan bersih-bersih aktivitas pertambangan. Kali ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menurunkan satuan tugas (satgas) penertiban seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Provinsi Papua Barat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengemukakan hal tersebut saat membuka Musyawarah Daerah IV DPD Partai Golkar Papua Barat di Manokwari, Sabtu (10/11/2025), yang turut dihadiri Gubernur Dominggus Mandacan.
"Saya mau turunkan satgas penataan tambang-tambang ilegal," kata Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Dalam pernyataannya, Menteri Bahlil mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal di Papua Barat, agar segera menghentikan kegiatan tercela tersebut. Pasalnya, selain karena berdampak terhadap kerusakan alam dan kelestarian lingkungan, juga merugikan keuangan negara.
Bahlil mengaku telah menyampaikan rencana pembentukan satgas tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus merespon berbagai pemberitaan media massa yang menuding keterlibatannya dalam kegiatan pertambangan tanpa izin.
"Banyak pemberitaan seolah-olah saya terlibat dalam tambang ilegal. Maka, saya turun langsung. Kalau saya dapat, saya sikat," tegas mantan Menteri Investasi itu.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga membantah tudingan berafiliasi dengan PT Gag Nikel Arya Aditya yang menambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebelum dirinya masuk kabinet.
Kegiatan pertambangan nikel oleh PT GAG dilakukan setelah bupati setempat menerbitkan izin pada tahun 2004. Saat itu, Bahlil belum mengemban tugas sebagai pejabat negara. Masih sebagai pengusaha, yang belakangan aktif sebagai anggota Hipmi, dan bahkan belakangan memimpin Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu.
"PT GAG itu kontrak karya dari tahun 70-an dan izin terbaru keluar tahun 2004 oleh bupati. Tahun itu saya belum jadi pejabat," jelasnya.
Untuk memperkuat keterangannya, Menteri Bahlil berjanji akan memimpin langsung operasi penertiban ilegal di Papua Barat. Dengan begitu, harapannya prosesnya berjalan transparan dan menghilangkan potensi kesalahpahaman. “Saya sendiri yang akan pimpin, supaya tidak ada dusta di antara kita.”
Related News
Target Luhut, Digitalisasi Bansos Diterapkan Secara Nasional, Oktober
Tanpa Neraca yang Transparan, Impor Garam Rentan Disalahgunakan
Yen Jebol 161,98 per Dolar AS, Level Terendah Dalam 40 Tahun
Harga Emas Dunia Bertahan, Antam Selasa Ini Turun Rp15.000
PMI Manufaktur dan Jasa Tiongkok Kompak Naik Juni 2026
Harga Minyak Dunia Merosot ke USD70 Imbas Negosiasi AS-Iran





