Terus Meningkat, Hingga Oktober 2023 Pemerintah Sudah Pungut Rp15,68 Triliun Pajak Digital

Dalam keterangannya Rabu (8/11/2023), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, nilai pungutan tersebut sebesar Rp731,4 miliar pada 2020. Meningkat menjadi Rp3,90 triliun pada 2021, lalu menjadi Rp5,51 triliun pada 2022, dan Rp5,51 triliun periode Januari-Oktober 2023. 

Data yang ada menunjukkan, hingga Oktober 2023, pemerintah telah menunjuk 161 pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE. Jika diperhatikan, jumlah perusahaan pemungut pajak itu, tidak bertambah dibanding bulan sebelumya.

"Selama Oktober 2023 pemerintah tidak melakukan penunjukan," ujar Dwi Astuti.

Selama Oktober 2023, pemerintah hanya melakukan pembetulan elemen data dalam surat keputusan penunjukan dari IBM Cloud International B.V. dan Tencent Music Entertainment Hongkong. 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. 

Pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran. 

Demi keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital, Direktorat Jenderal Pajak, akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. 

Kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan, dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12.000 setahun atau 1.000 dalam sebulan. ***