EmitenNews.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, dan jembatan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut realisasi belanja anggaran Kementeriannya saat ini telah mencapai RP47,79 triliun.


"Realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 23 Agustus 2022 mencapai sebesar Rp47,79 triliun atau sebesar 41,07% dari total anggaran (Rp116,37 triliun) dengan progres fisik sebesar 46,94%," paparnya pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (25/8/2022).


Basuki menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk menjaga roda ekonomi nasional melalui pengadaan barang dan jasa minimal 90% dari pagu anggaran. "Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN sebesar Rp44,61 triliun atau sebesar 42,99% dari target Rp103,78 triliun," jelasnya.


Dari progres tersebut sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022 untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) di antaranya Bendungan Randugunting Jawa Tengah (Jateng), Bendungan Bintang Bano di NTB, dan Embung Sumingkir di Jateng.


"Di bidang Jalan dan Jembatan, antara lain Jembatan Gantung Girpasang di Jateng, Jalan Bypass – Balige (KSPN Danau Toba), Jembatan Ploso Jawa Timur (Jatim) dan Jalan Lingkar Brebes – Tegal di Jateng," kata Menteri PUPR.


Selanjutnya di bidang Permukiman, antara lain Rehabilitasi SDN Nglinduk 3 Jateng, Revitalisasi Pasar Legi Jateng, Penataan Kawasan Pantai Bebas Parapat Sumatera Utara (Sumut), Penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan Sumut, Penataan Kawasan Gunung Kemukus Jateng, dan Pasar Banyumas Jateng. Sedangkan di bidang Perumahan, antara lain Rusun Ponpes Al Qur’an Azzayadiy Jateng dan Rusun Yayasan Bhakti Bapa Emak di Jatim.


Untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.


“Alokasi Program Padat Karya Tunai (PKT) di 2022 sebesar Rp14,35 triliun dengan progres sebesar Rp7,83 triliun (54,6%) dan serapan tenaga kerja 340.199 orang atau sebesar 47,76% dari total target serapan 712 ribu orang pekerja,” papar Basuki.(fj)