EmitenNews.com -  Utusan Khusus Presiden untuk Masalah Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam gelaran Asean Climate Forum (ACF) 2026 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (11/2/2026) melontarkan peringatan keras kepada otoritas pasar modal menyusul gagalnya bursa menjaga marwah negara Indonesia, usai dipicu isu tuntutan transparansi dan likuiditas pasar modal oleh Morgan Stanley pekan lalu. 

Di hadapan jajaran regulator, Hashim yang juga merupakan Adik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto itu menerangkan pemerintah akan memperketat pengawasan demi menjaga kredibilitas pasar.

“Jadi, saya tujukan ini kepada Anda, Pak Jeffrey (Pjs. Direktur Utama BEI), dan Anda, Pak Hasan (OJK). Pemerintah akan mengawasi Anda dengan ketat dan saya serius,” tegas Hashim.

Ia menyinggung polemik yang mencuat setelah kabar Morgan Stanley disebut mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, isu tersebut berkembang karena adanya persepsi kurangnya transparansi di pasar modal domestik.

“Karena tidak ada transparansi, dan ada ketidaktransparanan, itu dianggap sebagai pasar yang tidak transparan. Rupanya, Morgan Stanley mengirim empat surat kepada pemerintah Indonesia,” tegang Hashim.

Hashim menekankan bahwa fondasi utama pasar adalah kepercayaan dan kredibilitas. Ia mengungkapkan delapan investor global yang ditemuinya awal pekan ini meminta pemerintah menjaga reputasi pasar Indonesia di tengah sorotan internasional.

“Pasar-pasar ini hanya akan berhasil jika ada kepercayaan dan kredibilitas. Pemerintah Indonesia bertekad untuk menjaga kredibilitas dan kehormatan Republik Indonesia,” kata Dia.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga menyoroti anomali valuasi sejumlah saham yang dinilai tidak masuk akal. Ia menyebut rasio price to earnings (PER) yang melonjak hingga ratusan bahkan ribuan kali sebagai tanda bahaya.

“Ketika Anda memiliki perusahaan dengan rasio PE 167, berani saya katakan 900, berani saya katakan 1.200, dan berani saya katakan 4.000, (bahwa) ada sesuatu yang salah,” kesal Hashim.

Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo marah atas peristiwa yang terjadi pekan lalu karena dinilai mempertaruhkan kehormatan negara dan merugikan investor ritel.