EmitenNews.com - Pasca melandainya tingkat penyebaran Covid-19 keinginan masyarakat untuk mudik lebaran diperkirakan akan meningkat. Lantaran itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta jajarannya untuk mengintensifkan pengecekan aspek keselamatan angkutan jalan, jelang masa mudik lebaran 2022.


“Pada tahun ini keinginan masyarakat untuk mudik sangat tinggi. Selain kita harus intensif berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 terkait penerapan prokes, juga harus mengintesifkan pengecekan terkait aspek keselamatan,” jelasnya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022, Selasa (29/3).


Menhub meminta ramp check terhadap kelaikan angkutan jalan seperti bus, harus dilakukan dengan detail dan dilakukan sejak dini.

“Dalam diskusi dengan Kakorlantas, ramp check khususnya kepada bus pariwisata harus dilakukan. Jangan abai, karena kalau sudah dekat-dekat lebaran kita susah untuk mengontrol. Kita tidak ingin nanti tiba-tiba ada kejadian (kecelakaan),” ujar Menhub.


Selain kelaikan kendaraaan, pengecekan juga dilakukan terhadap para pengemudinya. Terkait dengan ini Menhub minta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) bekerja sama dengan Dinas Perhubungan di Daerah dan juga Kemenkes, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para pengemudi bus di terminal.


“Kita ingin supir diperiksa kesehatannya, apakah ada darah tinggi, atau penyakit lainnya, yang dapat membahayakan keselamatan. Pastikan mereka dalam keadaan sehat, berkendara dengan santun, tidak ugal-ugalan,” tandasnya.


Dalam rakor Menhub memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Darat dalam melaksanakan program kerjanya di tahun 2022. Di antaranya memastikan program yang dijalankan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.


“Kalau bangun terminal atau bus penumpangnya banyak dan tempatnya bersih. Kita ingin angkutan bus makin diminati masyarakat,” ungkap Menhub.


Kedua, meningkatkan konektivitas antar moda transportasi jalan dengan moda lainnya seperti kereta api. Ketiga, berkolaborasi dengan sejumlah pihak, yakni: akademisi, daerah, swasata, masyarakat dan unsur terkait lainnya untuk terus meningkatkan minat masyarakat menggunaan angkutan jalan


Yang terakhir, mengantisipasi terbatasnya alokasi anggaran APBN dengan membentuk Badan Layanan Umum pada sejumlah BPTD yang memiliki potensi, agar dapat secara mandiri meningkatkan pelayanannya tanpa harus mengandalkan APBN.(fj)