EmitenNews.com - Kritik tajam untuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie menganggap candaan Menkeu Purbaya terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), tidak etis.

Kritik Prof. Jimly dipicu oleh kelakar Menkeu Purbaya yang menganggap santai tenor utang Whoosh yang mencapai 80 tahun, dengan dalih bahwa generasi saat ini sudah tidak ada saat utang tersebut lunas.

Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (9/9/2026), Jimly menganggap pernyataan Purbaya tersebut sangat tidak patut dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang memegang otoritas keuangan negara. 

"Dari segi etika kepantasan, sebaiknya pejabat resmi tidak bicara sembarangan, seakan melempar beban tanggung jawab ke generasi mendatang tanpa rasa bersalah," tegas Jimly menanggapi polemik tersebut.

Sebelumnya kepada pers, di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026), Menkeu Purbaya menginformasikan bahwa utang megaproyek Kereta Cepat Whoosh akan direstrukturisasi dengan perpanjangan tenor hingga 80 tahun. Dengan skema baru tersebut, beban cicilan menjadi Rp1 triliun per tahun.

Namun, di sela-sela penjelasannya kepada media, Menkeu Purbaya melontarkan candaan yang akhirnya memicu kontroversi publik. Ia menyebutkan, dengan restrukturisasi itu, meski jumlah total utang besar, tetapi tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Lagi pula, dengan jangka waktu delapan dasawarsa itu, yang hidup sekarang itu, sudah mati semua.

"Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi kalau kita lihat 'oh masih bisa lah'. Tenor cicilan 80 tahun. Hebat juga tuh. Iya, kita sudah mati, santai saja," kelakarnya.

Pemerintah beralasan, penyebaran beban kewajiban dalam jangka waktu yang sangat panjang tersebut merupakan strategi agar APBN tidak terbebani secara drastis dalam satu periode.

Saat ini, pemerintah tengah mematangkan transisi skema pengelolaan utang Whoosh. Rencananya, pada pertengahan September 2026, manajemen kewajiban utang akan ditarik dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke bawah kendali langsung Kementerian Keuangan. ***