EmitenNews.com - Kalangan legislatif kembali mempertanyakan penggunaan cost recovery minyak dan  gas. Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan kenaikan pengembalian biaya operasi migas itu, pada 2027 menjadi USD10,1 miliar.

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026), Mekeng menilai kenaikan cost recovery perlu disertai penjelasan mengenai dampaknya terhadap peningkatan produksi dan lifting minyak dan gas bumi nasional. Pasalnya, setiap tahun terus meningkat, tetapi lifting migas kita bukannya meningkat, malah menurun. 

‘SKK Migas harus bisa menjelaskan the reason and the logic di balik situasi ini. Ini uang rakyat," ujar politikus Partai Golkar ini.

Pembahasan "cost recovery" tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis industri hulu migas, tetapi juga menyangkut penerimaan negara sehingga penggunaannya perlu dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dan Komisi XII DPR RI telah menyepakati cost recovery dalam asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral RAPBN 2027 sebesar USD10,1 miliar. Terjadi peningkatan dibandingkan target "cost recovery" 2026 sebesar USD8,5 miliar.

Menurut Mekeng, kalau anggaran sebesar itu dikeluarkan, tetapi lifting terus turun, tentu pertanyaannya adalah, sebenarnya uang itu digunakan untuk apa dan seberapa besar dampaknya terhadap produksi?.

Karena itu, SKK Migas diminta memaparkan struktur "cost recovery" secara rinci. Termasuk komponen biaya, mekanisme penentuan kelayakan biaya, serta ukuran yang digunakan dalam menilai pengeluaran tersebut.

"Harus diurai apa saja komponen dari 'cost recovery'. Setiap biaya yang dikeluarkan itu apa saja? Siapa yang menentukan bahwa biaya itu layak atau tidak? Ukurannya apa?" ujar wakil rakyat asal Nusa Tenggara Timur tersebut.

Keterbukaan diperlukan agar DPR dan masyarakat dapat mengetahui efektivitas biaya operasi yang dikembalikan dalam kegiatan usaha hulu migas tersebut. Untuk itu, Mekeng menjanjikan, Komisi XII, akan meminta penjelasan lebih lanjut dari SKK Migas mengenai efektivitas dan akuntabilitas "cost recovery".

"Kami akan adakan lanjutan. Kalau memang tidak bisa ditemukan penjelasan yang meyakinkan, kami akan mengambil langkah yang lebih tegas agar semua itu bisa terbuka dengan baik," katanya lagi.