EmitenNews.com - BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan seluruh pekerja dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau sering disebut Makan Bergizi Gratis (MBG). Itu sebagai bentuk kongkret, dan langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

Sinergi antara kedua badan bentukan pemerintah itu, secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/04), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta. 

Selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia. Anggoro mengapresiasi, dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut.

Ia menyatakan siap memberi layanan, dan perlindungan maksimal kepada seluruh pekerja. “Kami mengapresiasi Pak Dadan Hindrayana, dan tim Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis. Kami tentu saja siap mendukung program ini,” tutur Anggoro.

Anggoro menambahkan upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo, tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem Indonesia. “Ini bentuk sinergi sangat baik karena banyak sekali pekerjaan terlibat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan semua pekerja itu wajib dilindungi negara. Wujud kehadiran negara yaitu memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,”imbuhnya.

Dadan menyebut saat ini ada 1.083 SPPG, dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. “Kami tidak memotong gaji, tetapi membayar premi. Sehingga yang terlibat dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. Jadi, ini kan kerja keras luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” urai Dadan.

Tidak hanya pekerja terlibat di SPPG, ke depan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja dalam rantai pasok program tersebut. "Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi, dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," tegas Anggoro.

Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pasalnya, saat ini dari 104,9 juta pekerja eligible menjadi peserta, masih ada sekitar 61 persen belum mendapat perlindungan, didominasi pekerja rentan.

"Melalui momentum ini, kami siap berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mewujudkan pekerja indonesia sejahtera," tutup Anggoro.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pluit, Tetty Widayantie, mendukung penuh pelaksanaan program MBG, salah satu program strategis nasional. Menurut Tetty, selain mendukung peningkatan gizi anak-anak Indonesia, program ini juga menciptakan dampak positif dalam aspek ketenagakerjaan. "Program MBG ini selain memberi tambahan gizi terhadap anak-anak, juga menciptakan lapangan kerja baru, melibatkan pekerja-pekerja baru," urai Tetty.

Tetty menilai, pembentukan ekosistem baru dari program MBG —mencakup profesi seperti tenaga masak, petugas logistik, pekerja distribusi, hingga tenaga kebersihan— harus diiringi dengan jaminan perlindungan kerja memadai. Itu penting agar para pekerja merasa aman, dan terlindungi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Sebagai komitmen, Tetty menegaskan siap menindaklanjuti kerja sama antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke tingkat wilayah. Ia juga menyebutkan kolaborasi itu, akan dilakukan secara sinergis bersama perwakilan BGN di daerah, Satgas Program Pangan dan Gizi (SPPG), dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai elemen. Mulai BGN, SPPG, hingga lembaga-lembaga pelaksana lainnya di lapangan. Itu penting agar para pekerja bisa terlindungi oleh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), dan JHT (Jaminan Hari Tua),” jelas Tetty.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan misi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia, terutama di sektor-sektor baru yang berkembang melalui berbagai program pemerintah. (*)