EmitenNews.com - Implementasi konservasi ekosistem dalam kerangka ekonomi biru dilakukan secara inklusif, partisipatif, serta berkeadilan bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha. Penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional yang tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut.

Direktur Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) KKP Firdaus Agung mengemukakan hal tersebut dalam keterangan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/2/2026).

Firdaus Agung menyampaikan komitmen tersebut diperkuat dan digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak" yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum yang menghadirkan lintas pemangku kepentingan itu menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama.

Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Bappenas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

"Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan," ujar Firdaus Agung.

Para peserta sepakat bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan.

"Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi," tegasnya.

Forum itu juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion).