EmitenNews.com - Sejumlah sektor industri di Tanah Air rentan terhadap perang yang dikobarkan Amerika, dan Israel di Iran. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah itu, tidak hanya berpotensi memicu lonjakan harga energi global, tetapi juga dapat menekan kinerja sejumlah sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Gangguan pada jalur perdagangan energi dunia dapat memicu kenaikan harga minyak global yang pada akhirnya meningkatkan biaya logistik dan biaya produksi dalam negeri.

Dalam keterangannya, Senin (2/2/2026), Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengatakan sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku berpotensi menghadapi tekanan berlapis.

"Industri berbasis impor bahan baku menghadapi risiko ganda, yaitu kenaikan biaya impor akibat lonjakan harga minyak serta peningkatan biaya distribusi domestik," kata Setijadi.

Dipastikan, akibat konflik berdarah itu, kenaikan harga energi global tidak hanya berdampak pada biaya transportasi internasional, tetapi juga merambat pada biaya logistik di dalam negeri. Sejumlah sektor usaha menghadapi tekanan cukup besar, terutama industri dengan margin keuntungan yang relatif tipis.

"Sektor konstruksi dan UMKM juga relatif rentan karena tingginya biaya angkut dan keterbatasan margin yang dimiliki," ujarnya.

Satu hal, sistem logistik nasional yang masih bertumpu pada transportasi jalan membuat biaya distribusi sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan bakar. Struktur logistik Indonesia yang masih bertumpu pada transportasi jalan membuat sensitivitas terhadap harga solar relatif tinggi.

Ketergantungan yang besar terhadap moda transportasi darat tersebut membuat setiap lonjakan harga energi global dapat langsung memengaruhi biaya distribusi nasional.

"Dalam kondisi seperti ini, risiko terbesar yang muncul adalah tekanan inflasi biaya distribusi, terutama pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok," ujarnya.

Menurut Setijadi, untuk meredam dampak tersebut, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga energi sekaligus mempercepat perbaikan sistem logistik nasional. "Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga BBM melalui kebijakan fiskal yang adaptif serta mempercepat diversifikasi energi."