EmitenNews.com - Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan sistemik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). DPR mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan makanan.

Berdasarkan data DPR per 2 September 2026, tercatat 50.059 orang menjadi korban dari 460 kejadian keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG. Kasus tersebut tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dalam Rapat Kerja bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Ia menilai angka kasus keracunan ini memeperlihatkan adanya masalah sistemik dalam penyediaan makanan.

"Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis," ujar Charles Honoris.

Penerapan dapur berbasis sekolah dinilai dapat memperpendek jarak dan waktu antara proses memasak dan konsumsi siswa. Hal ini meminimalkan risiko kontaminasi bakteri akibat makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang.

Charles menjelaskan, hasil diskusi dengan ahli keamanan pangan dan gizi menunjukkan bahwa makanan berisiko tinggi terkontaminasi setelah empat jam berada di suhu ruang antara 5 hingga 60 derajat Celsius. BGN sendiri telah menetapkan batas maksimal konsumsi makanan adalah empat jam setelah dimasak.

Selain faktor keamanan pangan, dapur berbasis sekolah dinilai berpotensi menggerakkan ekonomi lokal Indonesia. Sekolah dapat menyerap bahan pangan langsung dari pasar, peternak, maupun pemasok di sekitar wilayah sekolah.

Terkait keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, Charles mengusulkan pemberian ganti rugi jika sistem dialihkan. "Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup," tuturnya.(*)