EmitenNews.com - Bjorka muncul lagi. Sang peretas itu datang dengan membobol 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Tidak tanggung-tanggung. Yang diduga dibobol itu, data milik sejumlah menteri, dan keluarga Presiden Joko Widodo. Presiden sudah memerintahkan untuk memitigasi masalah itu secepat mungkin.

“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya,” kata Presiden Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Presiden mengakui, peretasan data penting,  tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lainnya. Ia menyebutkan, pembobolan itu terjadi karena keteledoran, atau ada kesalahan penyimpanan data.

“Semua data mungkin karena keteledoran, password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda. Hal itu bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” kata Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.

Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya.

Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.