EmitenNews.com - Sebulan menjelang penyelenggaraan MotoGP Seri Indonesia di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), masih ada persoalan hosting fee harus dibayarkan ke Dorna Sports Rp231 miliar. Pemerintah Daerah NTB didesak agar tidak lepas tangan. Apalagi penyelenggaraan ajang balap motor paling bergengsi di dunia adalah pertaruhan kredibilitas negara.

Pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan dan harus ikut membiayai hosting fee senilai Rp231 miliar untuk penyelenggaraan kejuaraan dunia MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada 27-29 September 2024 mendatang. Kalau tidak, ajang balap motor paling bergengsi di dunia, dan berdampak bagi akselerasi perekonomian NTB itu, dipertanyakan keberlanjutannya. 

Pengamat ekonomi juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr M Firmansyah mengatakan, nilai hosting fee mencapai Rp231 miliar tidak sedikit. Meski demikian, menurut Firmansyah, MotoGP harus bisa berjalan. “Hosting fee dapat dibayar lewat kolaborasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, juga lembaga bisnis lain. Termasuk PT Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC. Perlu semua pihak legowo untuk ini,” tutur Firmansyah.

Menurut Firmansyah, ajang MotoGP adalah pertaruhan bagi Indonesia. “Karena ini terkait nama Indonesia di mata dunia. Kredibilitas negara jadi taruhan. Dunia akan beranggapan, mau selenggarakan event tapi tidak punya uang. Tentu negara akan malu,” imbuh Firmansyah.

Oleh karena itu, menurut Firmansyah, pemerintah pusat perlu duduk bersama dengan pemerintah daerah. Kemudian membahas berapa sisa anggaran yang ada, dan berapa yang mungkin bisa dibayar. Sehingga MotoGP kali ini bisa dilaksanakan di NTB.

Firmansyah mengatakan, jika tidak bisa dibayar, berbagai konsekuensi menanti. Di samping harus membayar pinalti dengan nilai ratusan miliar, juga konsekuensi lain, dan paling buruk keberlanjutan MotoGP Mandalika di masa depan.

“ITDC tentu saja perlu mutar otak. Bagaimana dapatkan hosting fee di waktu mepet begini. Bila tidak bayar dapat charge dari Dorna 75 persen dari hosting fee. Maka, bayar ratusan miliar juga akhirnya. Mungkin ada konsekuensi lain menyertai, misalnya keberlanjutan event di Mandalika di masa datang jadi dipertanyakan,” urai Firmansyah.

Guru Besar Sosiologi Universitas Mataram Prof Lalu Wiresapta Karyadi menambahkan, penyelenggaraan MotoGP Mandalika bukan hanya persoalan ekonomi atau bisnis olahraga. Tetapi MotoGP Mandalika telah menjelma menjadi citra, dan martabat bangsa Indonesia. 

“Mandalika, pulau Lombok, NTB dan Indonesia makin menjadi perhatian dunia  karena ajang MotoGP tersebut. Bukankah ini juga merupakan promosi untuk pengembangan pariwisata dan lain-lain. Jadi, dalam hemat kami sebagai warga NTB, penyelenggaraan MotoGP 2024 keniscayaan, harus terlaksana,” tegas Lalu Wiresapta.

Sejak kali pertama digelar pada 2022 lalu, ajang MotoGP di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Kuta, Pujut, Lombok Tengah, telah membawa dampak ekonomi signifikan bagi Indonesia dan NTB. Pada 2023, multiplier effect MotoGP secara nasional mencapai Rp4,3 triliun, dan Rp4,5 triliun pada 2022. MotoGP Mandalika 2023, berdampak positif terhadap kinerja ouput bidang pariwisata level nasional 0,019–0,023 persen. Juga terhadap penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata level nasional 20.233-24.030 orang.