EmitenNews.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina mengingatkan, konflik global berkepanjangan berdampak serius terhadap sektor energi dan bersifat sistemik. Karena, gangguan jalur distribusi minyak dan gas hingga terbatasnya ekspor dari negara produsen, berpotensi memicu kenaikan harga di Indonesia.

Kenaikan harga itu, kata politikus PKS ini, seperi BBM, tarif listrik, hingga biaya logistik. Kondisi ini, pada akhirnya dapat mendorong inflasi dan menambah beban subsidi dalam APBN.

“Efeknya memang tidak selalu langsung terlihat. Tetapi, dampaknya bisa sangat luas terhadap perekonomian nasional,” kata Nevi dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 12 April 2026.

Dalam menghadapi situasi ini, lanjut dia, peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan mitigasi krisis. Untuk itu, ia mengajak, masyarakat untuk mulai dari langkah sederhana.

"Mulai dari menghemat penggunaan energi di rumah dan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi sadar energi. Selama ini energi sering dianggap selalu tersedia," ucap Nevi.

Kemudian, Nevi mengingatkan, jika energi itu terbatas dan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar. "Karena itu, ketahanan energi harus menjadi gerakan bersama,” ujar Nevi.

Sebelumnya, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 6 April 2026.

Purbaya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir karena kondisi fiskal Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk menjaga stabilitas harga energi. Ia memastikan, pemerintah memiliki kapasitas keuangan yang memadai untuk menanggung konsekuensi kebijakan subsidi energi.

“Jadi itu saya ingin menegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang. Uang kita cukup, setiap kebijakan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah bahkan telah melakukan simulasi apabila harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 100 per barel. Dalam skenario tersebut, pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas subsidi BBM.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga memastikan defisit APBN tetap terjaga di kisaran 2,9 persen. Hal tersebut dimungkinkan karena pemerintah menjalankan program efisiensi dan penghematan di berbagai lini.(*)