EmitenNews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyiapkan serangkaian strategi kebijakan fiskal dan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia pada Semester II 2026. Langkah ini diambil di tengah ketidakpastian global dan lonjakan volatilitas pasar keuangan.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (20/7), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah langkah teknis yang diambil pemerintah. Salah satunya adalah optimalisasi penempatan uang negara pada bank umum guna menjaga likuiditas sektor perbankan domestik.

Selain itu, pemerintah menyalurkan stimulus spesifik bagi dunia usaha melalui pemberian diskon biaya transportasi dan insentif impor. Langkah ini ditujukan untuk menekan biaya operasional industri manufaktur dan perdagangan yang tertekan oleh gejolak rantai pasok global.

Di tingkat domestik, Kemenkeu mengamankan daya beli masyarakat dengan mengintervensi stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan pangan utama. APBN difungsikan secara aktif sebagai penahan gejolak (shock absorber) agar tekanan inflasi global tidak memukul konsumen dan pelaku usaha.

"Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK," ujar Menkeu Purbaya.

Dari sisi postur anggaran, Kemenkeu memproyeksikan defisit APBN hingga akhir tahun tetap terkendali di angka 2,85 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer yang mencatatkan surplus. Sepanjang Semester I 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 21,4 persen (yoy), sementara belanja negara naik 17,8 persen (yoy).

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk program prioritas penopang ekonomi, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, perbaikan fasilitas kesehatan, serta dana penanganan bencana daerah.

Ke depan, Kemenkeu mempererat koordinasi teknis bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk merespons dinamika pasar keuangan secara cepat.

"Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas sang Bendahara Negara.(*)