EmitenNews.com - Nanik Sudaryati Deyang mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden sudah melantik Sudaryono, yang juga Wakil Menteri Pertanian, mengepalai lembaga pengelola makan bergizi gratis. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengkritik langkah Nanik. Ia menilai mundurnya Nanik sebagai Kepala BGN, tetapi tetap menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero), tidak logis. 

Selain menganggap Nanik Deyang tidak konsisten tentang sikapnya, Bhima Yudhistira menilai mantan wartawan itu berada dalam tekanan dari berbagai arah, sampai akhirnya memilih pamit dengan alasan kesehatan. 

Bhima menganggap Nanik enggan mundur sebagai Komisaris Pertamina karena menerima gaji lebih besar dibandingkan ketika masih menjadi Kepala BGN. Karena itu, alasan Nanik mundur karena faktor kesehatan dianggap Bhima tidak logis.

Kepada Tribunnews.com di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026), Bhima Yudhistira mengatakan, alasan kesehatan tidak logis karena Nanik melewati medical check up sebelum jadi Kepala BGN. Kemudian, tidak mundur sebagai Komisaris Pertamina juga tidak logis, yang menunjukkannya menjadi tidak konsisten.

Berkaca dari penilaiannya tersebut, Bhima pun menganggap faktor Nanik mundur sebagai Kepala BGN bukanlah faktor kesehatan. Ia menduga Nanik mundur karena memperoleh tekanan dari Presiden Prabowo Subianto, dan juga masyarakat.

Menurut Bhima, Prabowo masih tetap ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilaksanakan, tetapi berbanding terbalik dengan keinginan masyarakat.

Nah, Nanik dinilai mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah. Presiden ingin program terus berjalan, sedangkan masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu sejak mencuatnya kasus korupsi BGN.

Selain itu, Bhima juga menganggap Nanik Deyang berada di tengah konflik antara Polri dan TNI terkait pengelolaan program MBG. Dia menilai ketika ada gesekan antara Nanik dengan Polri ataupun TNI, dan ada kemungkinan akan dikriminalisasi.

"Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi," tuturnya.

Bhima menyoroti soal upaya yang dilakukan BGN saat ini untuk mengevaluasi tata kelola MBG. Menurutnya, program Prabowo ini akan sulit untuk dibenahi karena permasalahan sudah dianggap kronis.