EmitenNews.com - Senin Wage, 14 September 2026, akan menjadi hari yang sulit dilupakan bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Bukan cuma bagi keluarganya, tapi juga bagi keluarga besar alumni ITB. Banyak yang sempat berharap saat setahun lalu dia dilantik menjadi Menteri Keuangan Presiden Prabowo Subianto, mazhab ekonomi pembangunan Indonesia akan sedikit bergeser, setelah beberapa dekade pos Menteri Keuangan lebih sering ditempati lulusan FE UI. Namun asa itu pupus sudah, hari itu, lulusan Teknik Elektro ITB tersebut juga tidak menyangka bahwa forum yang ia hadiri di ruang rapat Komite IV DPD RI akan menjadi forum terakhir sebagai Menkeu. Kendati usai sertijab, ia mengaku sudah menghitung peluangnya bertahan, "kira-kira 50:50." Dan sore itu, angka 50/50 itu jatuh ke sisi yang tidak berpihak kepadanya kendati ia sudah bekerja siang malam dengan penuh integritas dan totalitas.

Interupsi Telepon Istana di Tengah Rapat
     Sekitar pukul 15.30 WIB, saat Purbaya sedang memaparkan realisasi APBN, aliran modal asing, hingga anggaran gaji PPPK di hadapan Komite IV DPD RI (forum yang juga dihadiri Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, yang duduk di sampingnya), Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi tiba-tiba menginterupsi jalannya rapat. " Pak menteri, saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu," ujar Nawardi.
     Purbaya sempat terlihat bingung, lalu meninggalkan ruang rapat. Ia tak pernah kembali. Belakangan Nawardi mengaku, sejak pagi itu, tidak ada satu pun tanda bahwa Purbaya sudah tahu dirinya akan diganti; ia disebut tampil santai seperti biasa sepanjang rapat. Di saat yang nyaris bersamaan, di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029. Suahasil sendiri mengaku baru menerima kabar penunjukannya pada Senin pagi, tanpa sempat lebih dulu berkomunikasi dengan Purbaya.
     Kecepatan pergantian itulah yang melahirkan sindiran yang cepat menyebar di media sosial dan pesan berantai WhatsApp: pencopotan Purbaya dibandingkan dengan jargon pedagang keliling, "tahu bulat digoreng dadakan." Padahal, sehari sebelumnya, Jumat, Purbaya masih rapat bersama Presiden tanpa ada tanda-tanda akan diganti. Barulah begitu Presiden tiba kembali di Jakarta dari kunjungan kerja ke KTT BRICS 2026 di New Delhi, India (Prabowo mendarat di Halim Perdanakusuma dini hari Senin, setelah menghadiri KTT tersebut pada 12–13 September), proses pergantian itu bergulir cepat di hari yang sama.

Preseden Berbeda: Purbaya bukan Dadan
     Sebelumnya sudah ada preseden pergantian pejabat secara kilat: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, yang dicopot Presiden pada malam hari sepulang ia mempercepat kepulangan ibadah hajinya untuk mendampingi Prabowo meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bedanya, pencopotan Dadan diikuti penetapan status tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung keesokan harinya, sehingga publik relatif memaklumi kecepatannya meski tetap terasa menyakitkan bagi yang bersangkutan. Kasus yang menjerat Dadan sendiri adalah dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026, dengan dua modus utama.Pertama, dugaan penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang penunjang SPPG, mulai dari motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, sepatu, tablet, hingga televisi. Kedua, dan yang paling disorot, praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, dengan tarif berkisar puluhan hingga sekitar Rp100 juta per titik. Kejagung menyebut Dadan memberikan akses titik dapur secara melawan hukum kepada pihak swasta, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, yang kemudian menjual titik-titik tersebut kepada pihak lain dan menyetorkan sebagian hasilnya kepada Dadan secara tunai, baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Selain Dadan, Kejagung juga menetapkan dua mantan wakil kepala BGN (Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung) serta beberapa pihak swasta lain sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sehingga total tersangka bertambah menjadi enam orang. Dadan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 3 Juni 2026.
     Kasus Purbaya "agak lain." Sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan arah positif, dan tidak ada kasus hukum yang menjeratnya; ia bahkan tengah gencar melakukan "bersih-bersih" internal untuk mengembalikan kredibilitas kelembagaan Kementerian Keuangan. Benar bahwa merombak susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden, dan jabatan menteri memang jabatan politis. Purbaya sendiri menegaskan hal itu usai serah terima jabatan: "Yang jelas itu hak prerogatif presiden. Presiden sudah putuskan, setahun ini sudah cukup." Ia juga membantah ada gesekan dengan Istana, dan mengaku tidak berminat kembali menduduki jabatan publik apa pun; pilihannya sederhana, "mancing di belakang rumah." Namun ia tak menutupi sisi manusiawinya. Usai sertijab, Purbaya mengaku sempat sulit tidur semalam sebelumnya: "Semalam masih mikir-mikir, jadi agak susah tidur, tapi saya yakin besok sudah tenang, aman."

Rapor Fiskal Setahun: Angka yang Tidak Hitam Putih
     Di atas kertas, kinerja makro selama era Purbaya sebenarnya tidak buruk. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,39 persen pada kuartal IV 2025 menjadi 5,61 persen pada kuartal I 2026 (capaian kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir, menurut catatan Badan Pusat Statistik), sebelum melambat lagi ke 5,29 persen pada kuartal II 2026 di tengah gejolak harga minyak dunia.

     Di sisi penerimaan, Purbaya melaporkan penerimaan pajak per Juli 2026 mencapai Rp1.224,3 triliun, tumbuh 23,7 persen secara tahunan tanpa kenaikan tarif maupun pajak baru. Belanja negara pada periode yang sama tumbuh 18,62 persen menjadi Rp1.969,6 triliun, sehingga defisit APBN tercatat Rp235,6 triliun, atau 0,91 persen terhadap PDB (jauh di bawah batas psikologis 3 persen), dengan proyeksi akhir tahun di kisaran 2,85 persen. Namun ada sisi yang lebih pedas: penerimaan kepabeanan dan cukai hanya tumbuh 3,4 persen pada semester pertama 2026, jauh tertinggal dari laju pajak. Kesenjangan ini bukan kebetulan, dan berkaitan langsung dengan salah satu keputusan terakhir Purbaya sebelum dicopot: rencana merombak sejumlah jabatan eselon I di lingkungan Lapangan Banteng.

Gebrakan yang Mengundang Kontroversi
     Hanya beberapa hari setelah dilantik pada 8 September 2025, Purbaya memindahkan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI) agar likuiditas mengalir ke sektor riil, kebijakan yang kemudian diperpanjang pada Agustus 2026 hingga Juli 2027, dengan total penempatan mendekati Rp400 triliun. Langkah agresif ini turut menjadi sorotan lembaga pemeringkat internasional: Moody’s menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Februari 2026, disusul Fitch Ratings pada Maret 2026, dengan alasan ketidakpastian kebijakan. Purbaya sendiri secara terbuka menyebut kedua lembaga itu "offside" karena menilai sebelum data pertumbuhan kuartal I dirilis.
Gaya komunikasinya yang blak-blakan pun berulang kali menjadi sorotan. Banyak pengamat politik menilai keterusterangan Purbaya, misalnya saat berdebat dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung soal obligasi daerah. Atau saat berkomentar tentang beban utang proyek kereta cepat Whoosh yang lekat dengan warisan kebijakan era Presiden Joko Widodo, berpotensi terbaca sebagai gesekan politik. Meski secara substansi kebijakannya belum tentu keliru, namun gaya tersebut "blak-blakan, spontan, dan dinilai tidak sesuai dengan substansi permasalahan sebenarnya. Terutama terkait wacana restrukturisasi utang Whoosh hingga tenor 80 tahun.

Pemicu Empat Hari Terakhir
     Yang paling berkaitan langsung dengan pencopotannya terjadi pada Kamis, 10 September 2026, empat hari sebelum ia diganti. Purbaya merombak sekitar 400 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 eselon III, menurut catatan sejumlah media, meski Purbaya sendiri saat dikonfirmasi wartawan menyebut angka "sekitar 300"), dengan porsi dominan di Direktorat Jenderal Pajak (175 posisi) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat ditanya usai sertijab apakah rotasi itu berkaitan dengan pencopotannya, Purbaya tidak sepenuhnya membantah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama maupun Menkeu baru Suahasil Nazara sama-sama membantah adanya konflik internal di balik rotasi tersebut.

     Isu kedua yang mengemuka adalah polemik dividen Rp120 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang direncanakan Purbaya masuk ke kas APBN 2026 sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak. CEO Danantara Rosan Roeslani membantah pernah ada pembahasan resmi soal angka tersebut, dan hingga Purbaya dicopot, dana itu belum juga masuk ke kas negara; pembahasannya kini dilanjutkan antara Rosan dan Suahasil.
Di jalur lain, Purbaya juga menjadi pendorong utama pemangkasan anggaran program andalan Presiden, Makan Bergizi Gratis (MBG), dari pagu awal Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, dan terus mendesak efisiensi lanjutan yang belakangan ditekan lagi menjadi Rp229 triliun oleh Badan Gizi Nasional.
     Satu isu penting harus dipisahkan dengan hati-hati dari isu rotasi pejabat: nama pejabat tinggi bea cukai sempat muncul dalam persidangan tindak pidana korupsi terkait dugaan suap dari pemilik perusahaan logistik Blueray Cargo. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan ia menerima sekitar Rp21 miliar (setara sekitar SGD 213.600, menurut dakwaan jaksa KPK) dari pemilik Blueray Cargo, John Field. Purbaya, semasa menjabat, memilih tidak menonaktifkan pejabat tersebut, sebelum proses hukum selesai. Kasus ini berjalan di jalur hukum tersendiri, dan tidak ada pernyataan resmi yang mengaitkannya langsung dengan pencopotan Purbaya, sehingga spekulasi bahwa keduanya berhubungan tetap berstatus spekulasi, kendati banyak pengamat ekonomi mengkaitkannya.

Reaksi Pasar: Tidaklah Sederhana
     Pada Senin sore itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok ke level 6.371 saat rumor reshuffle beredar, sebelum berbalik menguat ke sekitar 6.546 begitu Suahasil dipastikan dilantik, namun akhirnya ditutup melemah tipis 0,10 persen ke 6.534,69. Rupiah, berbeda dari narasi "pasar lega" yang sempat beredar, justru ditutup melemah 0,33 persen ke Rp17.669 per dolar AS, dari posisi Rp17.611 sebelumnya. Analis pasar uang menyebut pelemahan itu sebagai respons sensitif investor asing terhadap ketidakpastian jangka pendek pascareshuffle, bukan euforia.
     Pencopotan Purbaya tidak serta-merta menghapus persoalan struktural yang ia tinggalkan: outlook kredit yang masih negatif dari dua lembaga pemeringkat, kesenjangan pertumbuhan penerimaan pajak dan bea cukai yang masih lebar, serta polemik Danantara yang belum tuntas. Suahasil Nazara, yang sudah menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019, dipilih sebagai figur kontinuitas teknokratis, bukan perubahan arah kebijakan secara total. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang duduk di kursi Menkeu, melainkan apakah agenda menutup kebocoran penerimaan di Ditjen Pajak dan Bea Cukai akan diteruskan, atau justru diredam demi ketenangan internal. Terutama terkait kasus 40 perusahaan baja Cina yang tengah dalam penyelidikan soal setoran pajak yang diperkirakan Purbaya bisa menambah pundi-pundi DJP bertambah Rp 4 Trilyun.

Luka Saat Integritas Bukan Panglima
     Purbaya memang bukan tahu bulat yang bisa digoreng dan disajikan dalam hitungan menit. Ia punya data, punya big data, bahkan mungkin sudah menggunakan deep data. Yang mungkin luput dari perhitungannya adalah bahwa ilmu ekonomi yang ia pikul selalu punya dimensi politis, dimensi yang tidak bisa dipecahkan dengan formula ekonometrika di kampus mana pun. Data dan fakta bisa saja benar, tetapi di tangan para pembisik lingkar dalam Istana, kebenaran itu bisa dinilai justru membahayakan.
Dan karena aspek politis-ekonomis itulah, pada akhirnya Purbaya ikut kena efek "digoreng dadakan" juga: telepon di tengah rapat parlemen, pelantikan pengganti di hari yang sama, penjelasan publik yang datang belakangan. Semuanya mengirim sinyal bahwa di republik ini, kredibilitas & integritas bukan segalanya, kepentingan & loyaliltas rupanya lebih diperhitungkan dan diutamakan kendati merugikan citra dan semakin membuat luka publik itu makin menganga. Luka yang tidak biasa bagi Purbaya, keluarga besar Alumni Ganesha dan juga nurani se-nusantara yang sudah lama mendambakan integritas dan kredibilitas adalah panglima.