EmitenNews.com - PT United Tractors Tbk (UNTR) menetapkan dividen tunai Rp1.663 per saham atau setara Rp5,92 triliun tahun buku 2025. Keputusan entitas usaha PT Astra International Tbk (ASII) atau Astra Group itu, diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Rapat juga mengukuhkan mantan Menteri Perhubungan Ignatius sebagai komisaris independen.

Dalam konferensi pers, Corporate Secretary UNTR Ari Setiawan mengatakan, dividen tunai terdiri atas dividen final sebesar Rp1.096 per saham yang akan dibagikan pada 28 April 2026 pukul 16:00 WIB dan akan dibayarkan ke pemegang saham pada 18 Mei 2026. Dividen interim sebesar Rp567 per saham atau setara Rp2,06 triliun yang telah dibayarkan pada 24 Oktober 2025.

"Perseroan menyetujui sebesar Rp1.663 per lembar saham atau sebanyak-banyaknya Rp5,92 triliun akan dibagikan sebagai dividen tunai,” ujar Ari Setiawan.

Soal program pembelian kembali saham (buyback) perseroan yang tengah berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung terhadap jumlah total saham yang berhak menerima dividen. Hal ini berdasarkan daftar pemegang saham perseroan pada recording date dividen.

Data yang ada menunjukkan, sepanjang tahun 2025, UNTR mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp15,17 triliun. Terjadi penurunan dibandingkan realisasi senilai Rp20,11 triliun sepanjang 2024.

Penurunan laba sejalan dengan penurunan pendapatan menjadi Rp131,30 triliun pada 2025, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp134,42 triliun.

Pada 2025, UNTR berhasil mengerek naik total aset menjadi Rp177,63 triliun, dibandingkan tahun 2024 mencapai Rp169,48 triliun, dengan liabilitas naik dari Rp71,30 triliun menjadi Rp74,50 triliun.

Dalam RUPST itu, juga terjadi perubahan susunan manajemen untuk periode jabatan hingga RUPST 2027. Iwan Hadiantoro ditunjuk sebagai Presiden Direktur, didampingi sejumlah direktur termasuk Idot Supriadi, Widjaja Kartika, Vilihati Surya, Ari Sutrisno, Hendra Hutahean, dan Andreas.

Untuk jajaran Dewan Komisaris, Frans Kesuma menjabat sebagai Presiden Komisaris, dengan dukungan komisaris independen antara lain Paulus Bambang Widjanarko, Bruce Malcolm Cox, dan mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang juga eks Dirut PT Kereta Api Indonesia. ***