EmitenNews.com - Ini langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyikapi kenaikan harga BBM subsidi. Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp24 miliar untuk mensubsidi sektor transportasi. Dana tersebut diambil dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Desa yang diamanatkan untuk penanganan dampak inflasi sebesar Rp263 miliar.


"Intervensi untuk Dinas Perhubungan ini jumlahnya Rp 24 miliar," kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).


Emil menuturkan subsidi sektor transportasi ini terbagi menjadi 2 yakni untuk subsidi angkutan Kapal Perintis dan subsidi bus Trans Jatim. Pemprov Jatim menyuntikkan Rp15 miliar untuk angkutan kapal perintis dengan rute Probolinggo - Gili Ketapang - Gili Mandangin - Sampang - Pamekasan. Subsidi untuk 16 perjalanan pulang pergi (PP). "Kapal Perintis dari Probolinggo-Gili Ketapang ini daerah tapal kuda."


Untuk Trans Jatim mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar. Rute bus yang disubsidi yakni Sidoarjo dari Terminal Porong menuju Surabaya melalui Terminal Purabaya hingga ke Gresik di Terminal Bunder.


"Subsidi untuk trans Jatim Rp9 miliar dengan sasaran dari awal agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi pindah ke kendaraan umum," kata Emil Dardak.


Subsidi diberikan melalui mekanisme subsidi kepada operator Kapal Perintis dan operator bus Trans Jatim. Dengan subsidi Rp 24 miliar ke sektor transportasi itu, diharapkan tarif angkutan umum menjadi lebih terjangkau.


Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengucurkan subsidi sebesar Rp62,1 miliar sebagai tambahan Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut. Denegan subsidi itu diharapkan pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.


"Jadi publik yang naik bus Transjakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 (miliar) untuk TJ dan Rp4,2 (miliar) untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan (tarif)," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (9/9/2022).


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya, di Balai Kota, Jumat. Dalam rapat tersebut, Pemprov DKI Jakarta memastikan tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak mengalami kenaikan, meski harga BBM subsidi naik sejak Sabtu (3/9/2022). ***