EmitenNews.com -Bank Indonesia (BI) baru saja mengejutkan pasar dengan keputusan menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,00%, level terendah sejak akhir 2022. Di permukaan, kebijakan moneter ini tampak sebagai langkah normal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang stabil dan nilai tukar rupiah yang relatif terkendali. Namun jika dilihat lebih dalam, pemangkasan suku bunga tidak hanya menyangkut kalkulasi ekonomi, melainkan juga sarat dengan konteks politik yang sedang memanas di Tanah Air.

Bagi investor pasar modal, situasi ini menghadirkan dilema: apakah penurunan BI Rate benar- benar menjadi peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan, atau justru sinyal bahwa ekonomi Indonesia tengah mencari penopang di tengah gejolak politik dan sentimen pasar yang rapuh?

BI Rate dan Momentum Ekonomi-Politik

Sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Dalam Rancangan Anggaran Nasional 2026, pemerintah menargetkan GDP naik hingga 5,4%, didukung oleh belanja besar untuk sektor pertahanan serta program gizi nasional.

Penurunan BI Rate jelas sejalan dengan ambisi tersebut: suku bunga lebih rendah diharapkan mendorong konsumsi, memperkuat kredit perbankan, dan menjaga daya beli masyarakat. Dari sudut pandang politik, kebijakan ini sekaligus menjadi tameng menghadapi kritik publik. 

Gelombang protes mahasiswa yang mengusung tagar #IndonesiaGelap sejak awal 2025 menunjukkan keresahan terhadap arah kebijakan negara. Isu revisi UU TNI dan alokasi anggaran yang dinilai timpang menambah ketidakpuasan sosial. Dalam kondisi seperti ini, langkah BI seakan menjadi “pelampung” yang menjaga perekonomian tetap bergerak, agar kekecewaan politik tidak semakin menekan fundamental pasar.

Namun, bagi investor, pertanyaan kritisnya adalah: apakah kebijakan moneter ini berbasis kalkulasi ekonomi murni, ataukah bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas menjelang masa politik yang sensitif?

Sentimen Pasar: Antara Optimisme dan Ketidakpastian

Data pasar menunjukkan bahwa gejolak politik telah memberi dampak nyata. Sepanjang paruh pertama 2025, capital outflow asing mencapai Rp29,4 triliun, sementara kepemilikan asing di IHSG merosot hingga 2,9%, titik terendah sejak 2011. Angka ini mencerminkan menurunnya kepercayaan investor global terhadap prospek pasar Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, keputusan BI menurunkan suku bunga bisa dibaca dalam dua arah:

Sisi Positif

Menurunnya BI Rate memberi ruang bagi investor domestik untuk lebih aktif, terutama pada obligasi korporasi dan instrumen fixed income lain yang kini terlihat lebih atraktif dibanding deposito. Saham sektor properti dan perbankan berpotensi terdongkrak, karena bunga kredit yang lebih rendah dapat mendorong permintaan kredit baru. Pemerintah juga mendapat ruang fiskal tambahan, karena biaya utang menjadi lebih murah.

Sisi Negatif

Penurunan suku bunga di tengah capital outflow justru bisa memperlebar arus keluar modal, karena investor asing mencari imbal hasil lebih tinggi di negara lain. Investor khawatir kebijakan ini lebih berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek ketimbang menjaga fundamental ekonomi. Dengan inflasi global yang masih fluktuatif, penurunan BI Rate terlalu dini bisa menjadi bumerang apabila tekanan eksternal, misalnya dari penguatan dolar AS kembali menguat. Dengan kata lain, investor kini dihadapkan pada pasar yang tampak penuh peluang di permukaan, tetapi di baliknya menyimpan risiko politik dan makroekonomi yang tidak kecil.

BI sebagai “Counterbalancer” Politik Ekonomi

Dalam dinamika politik-ekonomi Indonesia saat ini, BI tampak memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia tetap menjadi otoritas moneter yang menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Namun di sisi lain, kebijakannya tak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas.

Sebagai “counterbalancer”, BI berupaya menenangkan pasar di tengah gejolak politik domestik. Penurunan suku bunga tidak hanya memicu pertumbuhan, tetapi juga memberi sinyal ke publikan investor bahwa ekonomi Indonesia tetap terkendali. Namun, independensi bank sentral kerap dipertanyakan ketika kebijakan moneter terlihat terlalu sinkron dengan agenda politik pemerintah.