EmitenNews.com - Kepala BGN Naniek Sudaryati Deyang hari ini menyatakan mundur dari jabatannya. Sakit dan akan berobat ke luar negeri menjadi alasan mantan wartawan ini mundur dari posisi nomor satu di lembaga yang banyak disorot ini.

“Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu ( 22/7) saya berangkat,” tulis Deyang di akun facebook, Rabu (22/7/2026).

Menurut Deyang, ia menyampaikan pengunduran dirinya ke presiden juga dengan beribu maaf karena harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan. Lantas bagaimana tanggapan Presiden Prabowo?

Deyang menyatakan Presiden prihatin dan kasihan dengan dirinya. “Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan presiden akan membentuk dewan pengawas dimana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya ( kalau mencereweti kayaknya masih bisa yg penting tidak berhubungan dengan pegang uang , sumpah trauma akuttt),” tulis Deyang mengenai tanggapan Presiden Prabowo terhadap pengundurn dirinya.

Deyang juga memberikan kode yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala BGN. "Insyallah pengganti saya adalah "adik saya" di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang."

Menurut Deyang, meski menjabat Kepala BGN tidak lama, ia sudah meletakkan dasar -dasar untuk perbaikan ke depan program MBG, termasuk Senin sore mengganti lima eselon satu yang diambil dari 5 kementerian /lembaga, yaitu dari Kemenkes, Kemndikdasmen, Kemenkeu, BPKP dan Kejaksaan. “Dengan diambil dari berbagai Kementerian dan lembaga maka ke depan BGN akan diisi oleh orang-orang profesional di bidangnya,” harapnya.

Deyang menyatakan saat ini juga sudah dibuat 11 Tim untuk melakukan reformasi total di BGN, mulai tim refocusing yaitu untuk memastikan apakah 62 juta lebih penerima manfaat saat ini tepat sasaran.

“Pak presiden sudah menyetujui agar program MBG lebih ditujukan ke 3B ( Balita, Busui dan Bumil) , anak -anak SD -SMP serta siswa semua tingkatan sekolah di kawasan 3T,” tulis Deyang.

Ada juga tim evaluasi untuk 27.877 SPPG yang sudah operasional , karena tidak semua SPPG memenuhi syarat sesuai Juknis . Kemudian juga ada tim program MBG di kawasan 3T ( tertinggal, terdepan dan terluar) yang sebagian besar masih sulit dijangkau dengan transportasi umum. Ada juga tim efisiensi dan lain-lain.

Bukan Politis