EmitenNews.com - Pemerintah Indonesia dan Republik Korea memperkuat kerja sama strategis di sektor energi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan industri jasa instalasi di perairan.

Kesepakatan ini diteken oleh Airlangga Hartarto dan Hwang Jongwoo di Seoul, Rabu (1/4/2026), dalam rangkaian kunjungan resmi pemerintah Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan (Blue House), menandai penguatan kemitraan bilateral di sektor energi.

Kerja sama ini mencakup pengembangan teknologi industri jasa instalasi lepas pantai, pembongkaran (decommissioning) anjungan migas yang sudah tidak beroperasi, hingga pemanfaatan kembali (reutilization) fasilitas tersebut.

Menariknya, pemanfaatan ulang anjungan lepas pantai ini tidak hanya berhenti pada aspek efisiensi, tetapi juga diarahkan untuk proyek strategis seperti pembangunan LNG receiving terminal dan fasilitas Carbon Capture and Storage (CCS).

“MoU ini akan memperkuat sinergi kedua negara, mulai dari transfer teknologi hingga peningkatan kapasitas SDM di sektor migas,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (5/4/2026).

Kerja sama ini sekaligus membuka peluang besar bagi pelaku industri energi nasional, termasuk Pertamina dan sektor swasta, untuk terlibat langsung dalam proyek-proyek turunan dari kesepakatan tersebut.

Selain itu, kedua negara juga sepakat memperkuat kolaborasi antara sektor publik dan swasta, sekaligus mendorong pengembangan sumber daya manusia di bidang energi.

MoU ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak. Meski tidak mengikat secara hukum internasional, kesepakatan ini menjadi fondasi penting dalam memperdalam kerja sama strategis Indonesia–Korea Selatan.

Langkah ini juga mencerminkan upaya Indonesia untuk memperkuat posisi dalam rantai industri energi global, sekaligus mengakselerasi transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.