Jemput Paksa Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Masih Konsolidasi
Firli Bahuri. Dok. Sinar Harapan.
EmitenNews.com - Mangkir dari panggilan pemeriksaan, Polda Metro Jaya melakukan konsolidasi terkait penjemputan paksa eks Ketua KPK, Firli Bahuri. Penyidik Polda memanggil pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu, untuk diperiksa dalam kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis (28/11/2024). Firli tidak datang, karena sedang ada pengajian rutin di rumahnya.
"Tim penyidik sedang melaksanakan konsolidasi untuk membahas rencana selanjutnya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak kepada pers, Selasa (3/12/2024).
Meski begitu Kombes Ade Safri tidak mau berandai-andai soal bakal menjemput paksa Firli Bahuri, atau tidak. Dia hanya meminta semua pihak menunggu hasil konsolidasi.
"Nanti kita akan update hasil konsolidasinya," katanya.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa Firli Bahuri batal menghadiri pemeriksaan yang rencananya dilakukan pada Kamis lalu, di Bareskrim Polri.
"Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Kombes Polisi Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya.
Menanggapi kemungkinan Firli Bahuri dijemput paksa untuk menjalani pemeriksaan, Ian Iskandar mengatakan bahwa penyidik kepolisian tidak akan menjemput paksa kliennya.
Dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (28/11), Ian Iskandar menjelaskan penyidik hanya bisa melakukan penahanan ketika telah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
Dalam penilaian Ian Iskandar, Firli tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kekhawatiran dari aparat penegak hukum bahwa tersangka akan melarikan diri. ***
Related News
Jelang Nataru Kemenhub Perketat Ramchek di Pool Bus
BGN Pastikan Gaji Staf Program MBG Cair Pekan Ini
Pastikan Pasokan Energi, Pertamina Resmi Aktifkan Satgas Nataru
Bukan Cuma Nambang, Ini Vibe Tambang Modern yang Sat Set dan Sustain
Pembahasan RKUHAP Harus Tuntas Akhir Tahun Ini, Ada Konsekuensinya
Isi Jabatan Sipil Polisi Harus Pensiun, Ini Kata Pemerintah dan DPR





