Luhut Wacanakan Kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor Wakil Ketua DPD Singgung Green Inflation
:
0
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin. dok. DPD RI.
EmitenNews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin merespon wacana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum.
Kebijakan tersebut dinilai sedikit banyak akan memberatkan ekonomi kelas menengah bawah yang paling terdampak beban inflasi. Jika dipaksakan, akan menimbulkan fenomena green inflation.
"Kebijakan transisi energi melalui penggunaan transportasi umum sangat penting untuk diterapkan. Namun kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum pada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah bawah," ujar Sultan B Najamudin melalui keterangan resminya pada Selasa (23/1/2024).
Kebijakan transisi energi, kata Sultan, cukup mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyakarat di negara berkembang seperti Indonesia. Kesadaran menggunakan transportasi umum masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi saat ini.
"Kami sangat memahami bahwa tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum masih sangat rendah. Bahkan belum mencapai angka 50 persen," tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Related News
Cost Recovery Migas 2027 Jadi USD10,1 Miliar, DPR Tanya Buat Apa Saja?
Titah Presiden, Dorong Inklusi Keuangan Buat Rekening Massal BRI-BSI
Silmy Karim Praperadilankan Penyitaan Asetnya, KPK Jawab Silakan Saja
Jadi Tersangka Korporasi Rugikan Negara Rp2T, Toba Pulp Jawab Ini
Stop Impor Solar, Proyeksi ESDM Tahun Ini Devisa Meningkat Rp170T
Operasional di Bandara Soekarno Hatta Dibuka Kembali Selasa Ini





