Mardiono Rinci Tugasnya Sebagai Utusan Khusus Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan
:
0
EmitenNews.com - Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/11/2022), di Istana Negara, Jakarta, Muhamad Mardiono menguraikan penugasannya sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
Mardiono menyebut ia mendapat tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
“Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs kedua yaitu ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik,” kata Mardiono yang menyampaikan keterangan pers usai pelantikan.
Dirinya akan memastikan tugas yang diamanahkan itu dapat dijalankan dengan baik, agar mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diprioritaskan.
Tugas-tugas tersebut, Mardiono menambahkan, merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
“Tugas ini juga akan saya jalankan melalui penguatan ketahanan pangan merujuk kepada Perpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang baru saja dikeluarkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Sesuai dengan arahan Presiden, Mardiono akan terus melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah, melakukan kunjungan ke daerah dan lapangan, serta melakukan kajian-kajian terkait tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
“Yang kemudian, tentu saya melaporkan tugas-tugas saya ini kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
Muhammad Mardiono yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Mardiono menduduki kursi pimpinan partai berlambang kakbah setelah Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020 - 2025.
Related News
KPK Usul Aset Pejabat yang tidak Dilaporkan ke LHKPN Bisa Disita
Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, PM Wong Ingatkan Ini
Pertamina Jamin Pasokan BBM Memadai di Tiap Daerah, Ini yang Dilakukan
Sikapi Ancaman MSCI, Pemerintah Diminta Jaga Disiplin Komunikasi
Anggap Singapura tak Kooperatif, Indonesia Pangkas Ekspor Gas
Target 2027, Pemerintah Rancang Penyaluran Kredit Produktif Rp400T





