EmitenNews.com - Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan. Tindakan tegas diperlukan karena rentetan kasus dugaan keracunan massal yang menimpa para siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai kasuistis semata.

Suara keras datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam keterangannya yang disampaikan kepada pers, Rabu (9/9/2026).

Edy Wuryanto menilai, insiden yang terus berulang tidak bisa lagi dianggap sekadar kelalaian kasuistik di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum tertentu. Menurut Politikus PDI Perjuangan ini, kalau kasus keracunan terus berulang di berbagai daerah, berarti kita perlu melihat persoalan ini secara fundamental. 

“Jangan hanya melihatnya sebagai kejadian per kejadian, tetapi harus dicari apakah ada kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan MBG," tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.

Dalam beberapa hari terakhir, laporan dugaan keracunan hidangan MBG mencuat secara beruntun di sejumlah daerah. Mulai dari Sidoarjo, Agam, Bener Meriah, Tana Toraja, hingga Rembang Raka itu.

Edy mengingatkan pemerintah bahwa skala program MBG yang menyasar jutaan perut anak Indonesia menuntut tingkat kehati-hatian tingkat tinggi. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi syarat utama, bukan menjadi pertimbangan setelah program berjalan. Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang didistribusikan, tetapi juga dari apakah makanan tersebut aman dikonsumsi.

Untuk itu, Edy meminta BGN tidak hanya bertindak bagai pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah korban berjatuhan. Legislator Dapil Jawa Tengah III ini menuntut penerapan standar keamanan ketat sejak dari hulu ke hilir. Mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga makanan siap disantap.

“Perlu investigasi menyeluruh di setiap titik kasus. Sampel makanan harus diperiksa. Proses pengolahan harus ditelusuri. Kita harus tahu titik masalahnya. Kalau ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan dan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya," ujarnya.

Edy Wuryanto lalu merekomendasikan agar SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar operasional, sanitasi, dan keamanan agar dihentikan sementara operasionalnya hingga seluruh perbaikan rampung dilakukan.

Mahfud MD Nilai Sudaryono Bagus, tapi Belum Berhasil Perbaiki MBG